Angka Kematian Ibu di Indonesia Tertinggi se ASEAN

Tribunnews.com - Kamis, 8 Maret 2012 08:46 WIB

Share24

Share

Email

Print

 Text  +  –

Berita Lainnya

·         Penyebab Angka Kematian Ibu di Indonesia

·         KB Jangka Panjang Perlu Dipopulerkan

·         Jangan Menikah Muda Kalau Tak Ingin Meninggal Muda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Data Depkes RI, 2007 menjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tertinggi Se- ASEAN. Jumlahnya mencapai 390 per 100.000 kelahiran hidup.Angka tersebut 3-6 kali dari AKI Negara-negara maju dan salah satunya disebabkan karena infeksi dengan proporsi 20-30%,dan kasus ini 25-55% disebabkan oleh infeksi jalan lahir,yang disebabkan beberapa faktor diantaranya mobilisasi dini,vulva hygiene,vaskulerisasi,stressor,dan juga nutrisi.Dan survey kesehatan kesehatan rumah tangga (SKRT) awal pada bulan September 2007 terhadap 10 orang ibu nifas ,didapatkan data 6 orang atau 60 % melakukan vulva hygienedengan benar dan 4 orang atau 40% melakukan vulva hygiene kurang benar,hal tersebut sebagai parameter bahwa infeksi masa nifas di Indonesia masih tinggiPemerintah masih dituntut bekerja keras menurunkannya hingga tercapai target Millennium Development Goal (MDG) 5, menurunkan AKI menjadi 102/100.000 pada tahun 2015.

"Patut kita waspadai AKI di Indonesia terbilang tinggi di ASEAN," ujar anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran, Kamis (8/3/2012), dalam rilisnya ke redaksi Tribunnews.com.

Legislator PKS itu mengatakan pemerintah punya tugas untuk menurunkan AKI di Indonesia menjadi 102 per 100.00 sesuai target MDGs tahun 2015. Apalagi, tahun ini, DPR telah menyetujui anggaran Program Jaminan Persalinan (Jampersal) sebesar 1,56 triliun rupiah melalui Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI. Ditambah lagi anggaran Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi sebesar 120 miliar rupiah dan terintegrasi dalam anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) sebesar 1,07 triliun rupiah pada Ditjen Bina Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI.

"Uang negara sebesar itu ada kemungkinan habis tanpa capaian yang signifikan bila pemerintah tidak serius mengawal terlaksananya kebijakan ini di bawah," katanya.

"Misal saya masih menerima aspirasi para bidan yang enggan menjadi mitra Jampersal karena biaya paket persalinannya kerap dipotong hingga 50% lebih oleh aparatur daerah. Bahkan dalam beberapa kali RDPU Komisi IX dengan anggota DPRD dari berbagai daerah, terus saja terungkap deviasi pencairan klaim paket Jampersal ini. Padahal biaya Rp. 650.000,-/paket persalinan itu adalah hak para perempuan Indonesia yang akan melahirkan dengan bantuan bidan atau fasilitas kesehatan.

 "Saya yakin  ini akan terus berlangsung bila tidak ada pengawasan dan sosialisasi yang ketat ke bawah," ujarnya.

Bertepatan dengan hari perempuan internasional yang diperingati 8 Maret,  anggota DPR asal Kepuluan Riau ini mengajak perempuan Indonesia berpartisipasi aktif atau minimal mengawasi setiap langkah-langkah terobosan yang dilakukan Pemerintah guna menurunkan AKI di Indonesia," katanya.