Angka Kematian Ibu di Indonesia Tertinggi se ASEAN

Tribunnews.com - Kamis, 8 Maret 2012 08:46 WIB

Share24

Share

Email

Print

 Text  +  –

Berita Lainnya

·         Penyebab Angka Kematian Ibu di Indonesia

·         KB Jangka Panjang Perlu Dipopulerkan

·         Jangan Menikah Muda Kalau Tak Ingin Meninggal Muda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Data Depkes RI, 2007 menjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tertinggi Se- ASEAN. Jumlahnya mencapai 390 per 100.000 kelahiran hidup.Angka tersebut 3-6 kali dari AKI Negara-negara maju dan salah satunya disebabkan karena infeksi dengan proporsi 20-30%,dan kasus ini 25-55% disebabkan oleh infeksi jalan lahir,yang disebabkan beberapa faktor diantaranya mobilisasi dini,vulva hygiene,vaskulerisasi,stressor,dan juga nutrisi.Dan survey kesehatan kesehatan rumah tangga (SKRT) awal pada bulan September 2007 terhadap 10 orang ibu nifas ,didapatkan data 6 orang atau 60 % melakukan vulva hygienedengan benar dan 4 orang atau 40% melakukan vulva hygiene kurang benar,hal tersebut sebagai parameter bahwa infeksi masa nifas di Indonesia masih tinggiPemerintah masih dituntut bekerja keras menurunkannya hingga tercapai target Millennium Development Goal (MDG) 5, menurunkan AKI menjadi 102/100.000 pada tahun 2015.

"Patut kita waspadai AKI di Indonesia terbilang tinggi di ASEAN," ujar anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran, Kamis (8/3/2012), dalam rilisnya ke redaksi Tribunnews.com.

Legislator PKS itu mengatakan pemerintah punya tugas untuk menurunkan AKI di Indonesia menjadi 102 per 100.00 sesuai target MDGs tahun 2015. Apalagi, tahun ini, DPR telah menyetujui anggaran Program Jaminan Persalinan (Jampersal) sebesar 1,56 triliun rupiah melalui Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI. Ditambah lagi anggaran Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi sebesar 120 miliar rupiah dan terintegrasi dalam anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) sebesar 1,07 triliun rupiah pada Ditjen Bina Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI.

"Uang negara sebesar itu ada kemungkinan habis tanpa capaian yang signifikan bila pemerintah tidak serius mengawal terlaksananya kebijakan ini di bawah," katanya.

"Misal saya masih menerima aspirasi para bidan yang enggan menjadi mitra Jampersal karena biaya paket persalinannya kerap dipotong hingga 50% lebih oleh aparatur daerah. Bahkan dalam beberapa kali RDPU Komisi IX dengan anggota DPRD dari berbagai daerah, terus saja terungkap deviasi pencairan klaim paket Jampersal ini. Padahal biaya Rp. 650.000,-/paket persalinan itu adalah hak para perempuan Indonesia yang akan melahirkan dengan bantuan bidan atau fasilitas kesehatan.

 "Saya yakin  ini akan terus berlangsung bila tidak ada pengawasan dan sosialisasi yang ketat ke bawah," ujarnya.

Bertepatan dengan hari perempuan internasional yang diperingati 8 Maret,  anggota DPR asal Kepuluan Riau ini mengajak perempuan Indonesia berpartisipasi aktif atau minimal mengawasi setiap langkah-langkah terobosan yang dilakukan Pemerintah guna menurunkan AKI di Indonesia," katanya.

ANGKA KEMATIAN IBU MASIH TINGGI DI JAWA TIMUR untuk semuanya

Lebih dari seabad lalu Kartini lahir dan mengukir sejarah di negeri ini. Emansipasi wanita menggaung keras dari pemikirannya. Tapi, dua puluh lima tahun setelah kelahirannya, emansipasi yang disuarakannya belum belum berarti apa-apa. Kartini justru meninggal empat hari setelah menunaikan amanatnya sebagai wanita dan ibu yang melahirkan anak.

Kartini berbicara tentang beragam hak wanita yang kerap dikebiri saat itu. Tapi, dua puluh lima tahun rasanya belum cukup untuk menuntaskan harapannya. Pekerjaan rumah masih menumpuk hingga saat ini. Orang boleh berbicara banyak tentang hak wanita menduduki kursi eksekutif atau legislatif. Tapi, hak reproduksi wanita yang mendasar hingga kini belum juga terpenuhi.

Setelah seabad berlalu, kisah ibu-ibu Indonesia masih seperti Kartini. Bukan tentang perjuangan emansipasinya, tapi justru kematiannya. Setidaknya, data Dinas Kesehatan tahun 2007 menunjukkan bahwa angka kematian ibu (AKI) di Indonesia mencapai 290,8 per 100.000 kelahiran hidup. Meski sudah menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih jauh dari memuaskan. Indonesia masih menjadi negara dengan angka kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara. Kematian tersebut dikarenakan karena perdarahan 30%,eklamsia 25%,infeksi 12%abortus 5%,komlikasi masa nifas 16%.

Menurut survey bulan Juni-Agustus didapatkan 112 persalinan,diantara 47 persalinan dengan jahitan luka perineum terdapat 114 atau 29,87%  mengalami penyembuhan luka lebih dari 7 hari  yang disebabkan kurang dalam melakukan vulva hygiene.hal ini menunjukan angka kejadian infeksi masih tinggi pada masa nifas

AKI didefinisikan sebagai banyaknya kematian perempuan saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan akibat kehamilan atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab lain. Angka ini dihitung per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini biasanya dipakai untuk memperlihatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat sebuah negara.

Tingginya AKI di Indonesia mencerminkan belum terpenuhinya hak-hak reproduksi wanita Indonesia. Ada dua belas hak reproduksi wanita yang disepakati dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994. Hak-hak reproduksi tersebut meliputi (1) hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi, (2) hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi, (3) hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya, (4) hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak, (5) hak untuk hidup dan terbebas dari risiko kematian karena kehamilan, kelahiran atau masalah jender, (6) hak atas kebebasan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi, (7) hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi, (8) hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi, (9) hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan reproduksinya, (10) hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, (11) hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang bernuansa kesehatan reproduksi, dan (12) hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dalam kesehatan reproduksi.

Faktor yang paling menonjol dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah dalam membangun kesehatan masyarakat. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas masih terbatas dan tidak merata. Daerah pelosok yang jauh dari sentra pelayanan kesehatan sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai. Hal ini diperparah dengan minimnya jumlah tenaga kesehatan yang terampil dalam penanganan persalinan dan komplikasinya. Di samping itu, tingkat pengetahuan sebagian masyarakat tentang kehamilan dan persalinan masih rendah. Faktor ekonomi, perilaku, dan budaya juga menjadi faktor lain yang meningkatkan AKI di Indonesia.

Pemerintah menyadari bahwa AKI dan angka kematian bayi (AKB) merupakan ukuran sukses pembangunan kesehatan di suatu negara. Pada awal tahun 2008, Presiden menyatakan bahwa penurunan AKI dan AKB menjadi prioritas pemerintah dan pemerintah mencanangkan penurunan AKI hingga 226 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, rencana tersebut masih jauh dari angka yang ditetapkan dalam Millenium Development Goals (MDGs), yakni 125 per 100.000 kelahiran hidup. Itikad baik pemerintah ini masih perlu disertai kerja keras dari segenap lini yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam perkembangan birokrasi otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah memiliki peran vital untuk mendukung pencapaian target pemerintah pusat. Anggaran kesehatan dalam APBN telah bertambah dari tahun ke tahun. Jika tahun 2005 kesehatan memperoleh kucuran dana sebesar 11,7 triliun, tahun 2006 naik menjadi 16,3 triliun, dan tahun 2007 naik lagi menjadi 22,1 triliun. Namun, diakui presiden bahwa 87% dari total anggaran kesehatan teralokasikan dan berada di pemerintah daerah. Maka, peran pemerintah daerah kini semakin besar untuk membangun kesehatan masyarakat daerahnya.

Salah satu peran pemerintah daerah dalam menurunkan AKI dan AKB adalah memberi perhatian khusus pada kesehatan ibu melahirkan yang hingga kini masih minim. Dari APBD kesehatan, hanya 0,085% yang diperuntukkan ke sektor kesehatan ibu melahirkan. Pelatihan tenaga kesehatan terampil pun masih kurang mendapat perhatian pemerintah, di samping minimnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan penunjang. Ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah, khususnya di daerah.

Kebijakan otonomi daerah saat ini memberi dua pilihan bagi pemerintah daerah setempat. Bisa jadi hasilnya membaik, namun bukan tidak mungkin hasilnya justru memburuk. Kabupaten Asmat, contohnya. Setelah menjadi kabupaten tersendiri hasil pemekaran kabupaten Merauke, AKI dan AKB di Asmat menjadi yang tertinggi di Indonesia. Penyebabnya banyak. Selain faktor geografis dan mahalnya transportasi, itikad baik pemerintah daerah pun dipertanyakan. Korupsi masih merajalela dan berpindah tempat ke daerah. Berdasarkan laporan BPK tahun 2004-2005, yang didapatkan justru adanya penyelewengan anggaran APBD kesehatan oleh pejabat pemerintah yang menyebabkan ketersediaan obat berkurang.

Di sisi lain, otonomi daerah juga dapat memberikan efek positif dalam penurunan AKI dan AKB. Efek positif ini terlihat di NTB. Setelah sempat meningkat pada tahun 2003, AKI di NTB menurun pada 2004, yakni 118 orang dan terus menurun pada tahun 2005 (108), 2006 (97), dan 2007 (95). Kabupaten Bone Bolango juga menunjukkan hal yang serupa. AKI yang semula mencapai 22 kematian (880/100.000 kelahiran hidup) di tahun 2006, turun menjadi lima kematian (198/100.000 kelahiran hidup) pada tahun 2007.

Sebenarnya, banyak program yang layak ditiru oleh pemerintah daerah untuk bersama-sama berjuang menurunkan AKI dan AKB. Di Bone Bolango, program rumah tunggu, desa siaga, dan puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) menjadi senjata yang cukup ampuh. Program P3K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) pun berjalan dengan cukup baik. Tentunya, hal ini harus terus disinkronisasi dengan adanya kemauan pemerintah daerah untuk menggelontorkan biaya kesehatan yang bijak, termasuk untuk pembangunan fasilitas dan pelatihan tenaga kesehatan.

Dalam program pemerintah daerah, bukan tidak mungkin bila dukun beranak diikut sertakan. AKI dan AKB yang tinggi selama ini juga disebabkan oleh tradisi masyarakat, terutama daerah pelosok, yang masih menggunakan jasa dukun beranak yang kurang memahami persoalan medis dan penanganan kegawatdaruratan persalinan untuk menolong persalinannya. Pelatihan disertai koordinasi yang baik dengan pengawasan bidan, seperti yang diterapkan di NTB, merupakan bagian program yang baik untuk ditiru, tanpa harus menciptakan gejolak di masyarakat dengan tetap saling menghargai dan menjaga kemitraan.

Melihat masih tingginya AKI di Indonesia, pekerjaan pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk membenahi sektor kesehatan masih cukup berat. Perlu akselerasi untuk mencapai target MDGs yang ditetapkan. Tentunya, pemenuhan hak-hak reproduksi wanita yang ditelurkan dalam berbagai kebijakan juga harus menjadi fokus perhatian.

Pekerjaan ini masih jauh dari tuntas. Kerja keras dari seluruh elemen masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi Kartini dan masyarakat Indonesia.

April, 2008

Ahmad Fuady

Kata kunci: as...

Sebelumnya: Dari Pasar ke Emansipasi
Selanjutnya : Lia, Mushaddeq, dan Tuhan yang Raib

VULVA HYGIENE

ANGKA KEMATIAN IBU 

Pada dasawarsa terakhir ini, dunia internasional nampaknya benar-benar terguncang. Jika setiap tahun hampir sekitar setengah juta warga dunia harus menemui ajalnya karena persalinan. Dan nampaknya hal ini menarik perhatian yang cukup besar sehingga dilakukannya berbagai usaha untuk menanggulangi masalah kematian ibu. Usaha tersebut terlihat dari beberapa program yang dilaksanakan oleh organisasi internasional misalnya program menciptakan kehamilan yang lebih aman (making pregnancy safer program) yang dilaksanakan oleh World Health Organization (WHO), atau program gerakan sayang ibu

Salah satu factor penting dalam tingginya angka kejadian infeksi nifas adalah pertolongan persalinan yang kurang steril dan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun serta kurangnya pengeteahuan ibu tentang perawatan masa nifas.Dan salah satunperawatan masa nifas yang sering diabaikan oleh ibu nifas yaitu pentingnya vulva hygiene,terutama pada pada luka jahitan episotomi,karena ibu biasanya takut menyentuh luka yang ada di perineum sehinggamemilih untuk tidak membersihkannya.(Ida bagus dkk,2009).